Setelah jeda panjang, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diaktifkan. Langkah pasti yang kini ditempuh untuk menghemat anggaran adalah penghapusan layanan di hari Sabtu, sehingga distribusi makanan kini hanya berlangsung selama 20 hari dalam sebulan.
\n\nPotensi penghematan sebenarnya masih terbuka luas. Salah satu usulan yang mengemuka adalah meninjau ulang cakupan penerima manfaat. Apakah perlu siswa SMA tetap dilayani, atau cukup difokuskan pada jenjang SD dan SMP saja? Keputusan awal yang memasukkan SMA ke dalam program memang tergolong ambisius, saat kondisi ekonomi global masih relatif kondusif sebelum memanasnya ketegangan seperti Amerika-Iran. Namun, memangkas jatah SMA kini menjadi议题 yang sensitif secara politis, mengingat para siswa tersebut akan menjadi pemilih baru pada Pilpres 2029.
\n\nSelain memangkas segmen penerima, efisiensi signifikan juga bisa dicapai dengan memaksimalkan kapasitas produksi. Standar yang disepakati sejak awal adalah satu dapur melayani 3.000 siswa. Namun di lapangan, realitanya jauh dari harapan. Sebagian besar dapur hanya melayani sekitar 2.000 siswa, bahkan ada yang di bawah 1.500. Padahal, skema pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada investor sudah dihitung berdasarkan kapasitas penuh 3.000 siswa.
\n\nMenegakkan kuota standar ini tentu akan mengurangi jumlah dapur yang dibutuhkan—sebuah penghematan besar. Namun, langkah ini tidak mudah. Investasi peralatan sudah ditanamkan, dan banyak dapur yang sudah siap beroperasi justru belum mendapat perintah operasional. Akibatnya, kepala dapur sudah digaji setiap bulan namun menganggur karena dapur tidak berjalan.
\n\nUntuk mencapai target 3.000 porsi per dapur, diperlukan kreativitas. Salah satu opsi logis adalah menambahkan penerima lain di sekitar lokasi dapur, seperti ibu hamil dan balita. Secara logika kesehatan, memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil dan anak balita jauh lebih urgennya dibandingkan siswa SMA.
\n\nGoncangan di Lapangan: Regulasi Kilat dan SDM Belia
\n\nDi luar kalkulasi angka, problem operasional hari-hari ternyata jauh lebih rumit. Sebuah narasi dari seorang pengawas lapangan—yang mengawasi lebih dari 20 dapur sejak fase konstruksi—menggambarkan potret realitas yang berbanding terbalik dengan rencana di atas kertas.
\n\n\n\n\nDi alam nyata, banyak kendalanya. Bersumber dari aturan yang disusun terburu-buru. Dipaksa matang, sebelum waktunya. Sering berubah arah.\n
\n
Aturan yang belum teruji di lapangan ini dijalankan oleh para sarjana fresh graduate, minim pengalaman. Berbekal pelatihan 1 bulan. Plus 2 bulan baris berbaris, dan latihan perang-perangan.
Pengawas menjelaskan bahwa para pelaksana lapangan ini mungkin hafal pedoman (juknis), namun kerap kali kurang matang dalam komunikasi, manajemen strategis, dan pemecahan masalah. Kombinasi antara kurangnya pengalaman dan kewenangan yang seringkali kaku, memicu sikap arogan saat berhadapan dengan mitra penyedia dapur.
\n\nPara mitra, yang telah mengeluarkan modal besar dan kerap terlilit utang investasi, merasa memiliki hak atas usahanya. Namun, ketika terjadi masalah, pengawas memiliki otoritas untuk melaporkannya langsung ke BGN dan menangguhkan operasional dapur. Ironisnya, terdapat celah sistemik di mana gaji pengawas tidak dipotong meski dapur yang mereka awasi dinonaktifkan. Kondisi ini kadang memicu laporan-laporan negatif yang mengalir deras tanpa solusi konstruktif, seolah pengawas berada di posisi yang aman (makan gaji buta) sementara mitra merana.
\n\nDisparitas Kualitas dan "Raja Kecil" di Pelosok
\n\nStruktur manajemen lapangan juga disorot. Tidak ada jenjang karier yang jelas; posisi seperti Koordinator Kecamatan (Korcam) atau Koordinator Wilayah (Korwil) hanya sebutan tanpa eskalasi wewenang yang signifikan, mirip ketua kelas yang bertugas tambahan tanpa imbalan struktural. Jalur pengaduan pun dinilai tidak transparan, sulit ditembus tanpa "orang dalam".
\n\nDi sisi lain, kualitas fisik dapur menjadi masalah tersendiri. Banyak yayasan atau mitra membangun seminimal mungkin demi menekan biaya, seringkali jauh dari desain standar BGN. Bangunan tambal sulam dan peralatan berkualitas rendah kerap lolos verifikasi. Diduga kuat, hal ini terjadi karena tim verifikator di lapangan sendiri jarang melihat contoh dapur ideal, sehingga standar kualitas menjadi relatif. Yang sering lolos dari standar ini hanyalah dapur yang dikelola instansi besar seperti TNI dan Polri.
\n\nTekanan kuota waktu saat awal program memaksa banyak hal dikorbankan. Akibatnya, saat beroperasi, muncul konflik kepentingan. Masing-masing pihak—baik pengurus yayasan maupun pelaksana—merasa paling berjasa dan berhak mendapat "keuntungan" dengan berbagai cara.
\n\nJika pemberitaan seringfokus pada dugaan korupsi pengurus yayasan, ada cerita lain yang luput dari sorotan: perilaku sebagian kepala dapur di daerah terpencil. Posisi mereka kerap diibaratkan seperti "raja kecil" yang bisa meminta apa saja, termasuk meminta bagian dari sisa belanja harian hingga meminta dibelikan kendaraan bermotor.
\n\nTak kalah menariknya, peran makelar dan organisasi masyarakat (ormas) yang diam-diam ikut memanfaatkan momentum ini. Tanpa modal sepeserpun, kantong mereka bisa menjadi yang paling tebal dalam alur dana program ini.
\n\nMenyimak rangkaian persoalan ini, tampak bahwa proyek strategis nasional seperti ini tidak cukup hanya diurus oleh teknokrat biasa. Dibutuhkan figur pemimpin dengan rekam jejak perbaikan sistem manajemen yang tegas dan integritas yang tak tercela—sebagaimana kualitas yang pernah ditunjukkan oleh figur seperti Susi Pudjiastuti atau Ignasius Jonan—untuk merapikan benang kusut ini.
", "category_slug": "umum" }
