Aksi unjuk rasa ribuan warga Pati di halaman DPR, Jakarta, berakhir damai setelah kepala negosiasi pengunjuk rasa, Mas Botok, menerima jaminan pengesahan UU Perampasan Aset. Ketegangan yang sempat membayangi ibu kota sejak 26 Agustus 2026 mereda usai pimpinan dewan memberikan komitmen politik konkrit. Skenario kericuhan malam yang dikhawatirkan banyak pihak berhasil dimitigasi melalui kedisiplinan massa dan langkah antisipatif aparat keamanan serta legislatif.
Kematangan diplomasi Mas Botok menjadi faktor penentu kunci. Meskipun ada desakan dari kelompok tertentu yang menginginkan demo berlanjut hingga malam hari, ia memilih mengakhiri aksi tepat sebelum senja. Ia menyadari betul bahwa membiarkan massa berkumpul dalam kegelapan membuka peluang besar bagi pihak provokator untuk memicu kerusuhan yang sulit dikendalikan. Dengan fokus yang tegas pada satu tuntutan utama, ia memerintahkan pendukungnya dari Pati untuk segera pulang setelah tujuan tercapai.
Blunder Operasional dan Reaksi Publik
Upaya pendegradasi dukungan terhadap massa aksi justru memicu efek boomerang. Pembekuan rekening simpanan dana donasi di Bank Mandiri yang dilakukan sebelum demo berlangsung mendapat reaksi keras dari masyarakat luas. Langkah yang diduga sebagai upaya memutus logistik perjalanan ini ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusi warga. Alasan teknis yang dikemukakan pihak bank tidak berhasil meredam kekecewaan publik, sehingga memaksa kebijakan tersebut dibatalkan demi menjaga kredibilitas lembaga keuangan negara itu.
Situasi politik di ibu kota sempat mencapai titik didih menjelang dini hari saat Mas Botok diamankan ke dalam mobil polisi. Insiden ini memicu kewaspadaan tinggi di kalangan pendemo yang khawatir adanya upaya kriminalisasi terhadap tokoh mereka. Mobil yang membawa Mas Botok dihadang dan dikepung massa, memaksa aparat untuk mengeluarkannya demi mencegah bentrok fisik yang lebih luas dan menjaga kondusivitas situasi.
Pertarungan Narasi di Ruang Digital
Kontestasi informasi berlangsung seru di platform digital sepanjang proses demo. Narasi live streaming yang dibangun oleh kru pendemo cenderung humanis dan tidak provokatif, meskipun sempat terjadi kendala pada jaringan seluler tertentu. Gangguan sinyal yang dikeluhkan narasi di lokasi memunculkan spekulasi adanya pembatasan komunikasi, namun hal itu tidak menghentikan aliran informasi mengenai situasi keamanan di sekitar Gedung DPR kepada publik luas.
Komitmen Politik Penentu Keputusan
Sadar bahwa eskalasi massa yang mencapai ribuan orang berpotensi meluas jika tidak ada jalan keluar, para politisi di Senayan mengambil inisiatif dialog. Wakil Ketua DPR Don Dasco berperan aktif menjembatani komunikasi dengan Mas Botok dan tim inti perwakilan Pati. Negosiasi yang berlangsung di ruang sidang akhirnya membuahkan hasil yang menjadi penyelesaian damai krusial bagi kedua belah pihak.
Don Dasco, bersama jajaran pimpinan DPR lainnya seperti Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, menandatangani pernyataan jaminan. Mereka sepakat untuk mengesahkan UU Perampasan Aset paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Jika janji ini ingkar, para pimpinan dewan tersebut berkomitmen untuk meletakkan jabatan mereka. Pernyataan tegas ini langsung diterima Mas Botok sebagai kemenangan, yang kemudian diikuti pembubaran massa secara tertib.
