Ada yang janggal dari cara sebagian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi selama ini. Bukan soal menu atau kualitas makanannya, melainkan soal dapur yang ternyata tidak pernah benar-benar berjalan, tetapi tetap kebagian anggaran negara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkap bahwa pemerintah berhasil menarik kembali dana senilai ratusan miliar rupiah yang mengalir ke 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dapur-dapur ini rupanya sudah menerima kucuran anggaran negara, padahal aktivitas layanannya sama sekali belum berjalan.

"Sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara," ungkap Qodari dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (29/7/2026), sebagaimana dilaporkan ANTARA.

Ratusan Dapur Terima Dana Tanpa Pernah Beroperasi

Temuan mencurigakan ini bukan hal baru. Qodari menjelaskan bahwa persoalan 414 dapur MBG tersebut sebenarnya sudah terendus oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sejak masa kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN.

Dari penelusuran yang dilakukan, terungkap pola yang cukup mengejutkan: ada SPPG yang belum beroperasi sama sekali, namun anggarannya sudah dicairkan. Bahkan beberapa di antaranya diketahui memiliki rekening virtual ganda.

"BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda," jelas Qodari.

BGN Susun 11 Langkah Perbaikan Tata Kelola

Temuan semacam ini rupanya menjadi pemicu langkah reformasi yang lebih besar di internal BGN. Qodari menyebut, pembenahan tata kelola MBG kini disusun dalam 11 langkah strategis yang menyasar perbaikan menyeluruh, dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.

Beberapa langkah kunci yang tercakup dalam reformasi tersebut antara lain:

  • Evaluasi menyeluruh terhadap hampir 28.000 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

  • Pengklasifikasian sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan.

  • Penataan ulang strategi ekspansi pembangunan dapur, dengan prioritas pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

  • Pembentukan 11 tim khusus yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan program MBG.

Selain memperbaiki sistem pengawasan, reformasi ini juga diarahkan agar manfaat program benar-benar sampai ke kelompok yang paling membutuhkan. Di sisi kelembagaan, BGN turut memperkuat timnya dengan melibatkan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

Pergantian Kepala BGN, Komitmen Program Tak Berubah

Proses pembenahan yang dirintis Nanik Sudaryati Deyang kini dilanjutkan oleh Sudaryono, setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Wakil Menteri Pertanian itu sebagai Kepala BGN yang baru.

Menurut Qodari, pergantian pucuk pimpinan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyempurnakan pelaksanaan MBG, agar BGN dapat bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan lebih andal dalam menangani berbagai persoalan di lapangan.

"Saya juga ingin menegaskan satu hal. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045," tegas Qodari.

Kasus dapur yang menerima dana tanpa pernah beroperasi ini menjadi pengingat penting soal betapa krusialnya pengawasan dalam program berskala nasional seperti MBG. Pengembalian dana ke kas negara menunjukkan mekanisme koreksi memang berjalan, sementara reformasi yang tengah digulirkan diharapkan mampu mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari, lewat evaluasi, klasifikasi, dan penataan ekspansi dapur yang lebih ketat.

Catatan redaksi: Artikel sumber tidak menyebutkan angka nominal pasti dari "ratusan miliar rupiah" yang dimaksud. Informasi ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut jika publik membutuhkan rincian angka yang lebih spesifik.