Jika benar akar masalah melemahnya nilai tukar rupiah saat ini adalah hilangnya kepercayaan, maka pertanyaan besar yang muncul adalah: seberapa sulit memulihkan kepercayaan itu bila dibandingkan dengan tahun 1999?

Jawaban yang paling lugas mungkin adalah: tahun 1999 jauh lebih berat. Namun, jika kita telaah lebih dalam, jawabannya tidak sesederhana itu.

Kita perlu mengingat betapa dahsyatnya krisis yang terjadi pada 1997-1998 silam. Pada 1996, rupiah masih berdiri kokoh di level Rp 2.400 per dolar AS. Namun, dalam dua tahun berikutnya, nilainya jatuh bebas hingga menyentuh Rp 16.000. Bandingkan dengan kondisi terkini yang "hanya" bergerak dari Rp 16.000 ke kisaran Rp 18.000. Jika kita menghitung persentase penurunannya, keterpurukan dua tahun terakhir ini seolah tidak ada apa-apanya.

Terlebih lagi, krisis moneter di akhir 90-an itu bukan sekadar masalah angka. Saat itu—mungkin ketika Anda masih belajar merangkak—kekacauan merembet ke segala lini, termasuk krisis politik dan kerusuhan sosial yang luar biasa. Yang meninggalkan Indonesia bukan hanya modal asing berupa dolar, tetapi juga manusianya.

Dibanding era itu, situasi sekarang tampak jauh lebih terkendali. Angka inflasi masih aman, ketersediaan pangan berlebih, dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada di bawah tiga persen—meski ada catatan bahwa ini bisa terjadi karena sejumlah pengeluaran, seperti restitusi DMO batu bara, sengaja ditunda pencatatannya. Suara mahasiswa masih bisa dikelola, dan oposisi nyaris tak terdengar suaranya. Sangat berbeda dengan kekacauan total pada 1997-1998.

Sinyal Kebijakan dan Kepercayaan

Namun, ada paradoks yang menarik. Dalam kurun waktu setahun setelah krisis terparah, rupiah mampu bangkit dengan spektakuler: dari Rp 16.000 kembali menguat ke Rp 8.000 per dolar AS. Pemulihan itu memakan waktu kurang dari satu tahun.

Sebaliknya, pelemahan nilai tukar yang kita alami sekarang sudah berlangsung hampir dua tahun, atau sepanjang masa jabatan Presiden Prabowo. Secara logika, seharusnya penguatan sudah bisa tercapai, meski mungkin tidak secepat lonjakan pada 1999.

Banyak dari kita bertanya tentang kunci keberhasilan penguatan rupiah di era Presiden Habibie. Apakah semata karena Bank Indonesia (BI) yang benar-benar dijadikan independen? Jawabannya: itu faktor penting, tapi bukan satu-satunya.

Strategi Habibie waktu itu berkisar pada pengiriman sinyal-sinyal harapan kepada rakyat dan dunia internasional. Salah satunya adalah janji demokratisasi. Namun, sinyal itu akan mati jika hanya menjadi wacana. Habibie membuktikannya dengan tindakan nyata, seperti memberikan kebebasan pers: mendirikan surat kabar tidak lagi memerlukan izin siapapun.

Janji demokrasi ini direalisasikan dalam bentuk kritik pers yang tajam, termasuk yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Sebagai sosok yang terbiasa dengan budaya pers di Jerman, Habibie tidak merasa tersinggung atau "baper".

Bentuk demokratisasi yang paling ekstrem bahkan sampai memberikan hak pilih kepada rakyat Timor Timur: menentukan tetap menjadi bagian Indonesia atau merdeka. Sikap demokratis ini memang membuatnya harus rela kehilangan jabatan presiden. Banyak pihak menyalahkan kehilangan satu provinsi ini. Namun, andai Habibie tidak memberikan pilihan tersebut, para presiden penerusnya akan terus berjalan dengan nyeri seolah ada kerikil di dalam sepatu mereka.

Kasus Bank Bali dan Harga Kepercayaan

Sinyal mengenai independensi BI yang diputuskan tim reformasi ekonomi saat itu juga dijalankan Habibie penuh komitmen. Janji ditepati. Hasilnya, kepercayaan perlahan pulih, termasuk kepercayaan pada figur Habibie yang awalnya dipandang sinis oleh kalangan pengusaha besar—takut kekuasaan dikuasai misi ICMI.

Faktanya, meski banyak tokoh ICMI masuk pemerintahan, kunci-kunci ekonomi tetap dipegang teknokrat handal seperti Boediono, Bambang Sudibyo, dan Gubernur BI Syahril Sabirin.

Sayangnya, momentum ini terpotong oleh kasus Bank Bali. Bagi yang masih ingat, ada istilah "Bali Gate". Bank Bali adalah bank sehat yang menempati peringkat empat terbesar di kalangan bank swasta saat itu. Saat krisis, Bank Bali tidak ikut ditutup di antara 16 bank bermasalah. Justru sebaliknya, Bank Bali menjadi kreditor dengan piutang Rp 1,2 triliun ke bank-bank tersebut.

Ketika bank-debitur itu ditutup, dana Bank Bali nyangkut. Upaya menyita aset jaminan kalah cepat oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Akibatnya, Bank Bali dianggap kekurangan modal. Jika saja uang pinjaman itu kembali, nasib bank ini bisa tertolong.

Di sinilah sang pemilik, Rudy Ramli, mencari bantuan pihak berpengaruh untuk menagih. Jalur cessie digunakan melalui perantara seperti pemilik Mulia Group, Djoko Tjandra, yang melibatkan tokoh politik seperti Setya Novanto.

Akhirnya, Rudy Ramli kehilangan Bank Bali. Bila kebanyakan orang merugi hanya kehilangan ponsel, Rudy kehilangan sebuah bank kelas atas. Kini, ia rajin berziarah ke makam para wali, termasuk Sunan Ampel yang pernah saya kunjungi bersamanya. Ia terus berupaya membalikkan nasib, bahkan mengganti nama menjadi Rudhi Djaja Li demi peruntungan baru.

Kasus Bank Bali Gate ini mengakhiri masa pemerintahan Habibie. Sangat disayangkan, ia jatuh akibat kombinasi kehilangan satu provinsi dan skandal perbankan tersebut. Syahril Sabirin, sang Gubernur BI yang berjasa besar mengendalikan moneter saat krisis, bahkan harus merasakan dinginnya penjara selama tiga tahun.

Lalu, kembali pada pertanyaan awal: apakah memulihkan kepercayaan di masa kini ini lebih mudah dibandingkan situasi penuh gejolak tersebut?