Sebuah sinyal perlawanan dikirimkan oleh Febrie Ardiansyah lewat sambungan telepon Said Didu. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) itu memberi isyarat tekad untuk membalikkan arah kasus yang kini menjerat namanya. Kepada Didu, Febrie menyatakan niatnya untuk melawan dan mengklaim mampu mempertanggungjawabkan seluruh tudingan yang dilayangkan kepadanya.
Menurut penuturan Didu, Febrie memilihnya sebagai orang kepercayaan karena dinilai independen dan tidak bisa dibayar oleh siapa pun. Langkah hukum yang disiapkan pun terungkap: praperadilan. Rencana ini memunculkan dugaan kuat bahwa Febrie akan menyerang prosedur penetapan statusnya, mengingat ia belum pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka—sesuatu yang dianggap bertentangan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Namun, ada narasi lain yang lebih menarik. Didu menyebut bahwa Febrie merasa belum resmi menyandang status tersangka. Menurut Febrie, apa yang beredar selama ini hanyalah pengumuman publik, bukan penetapan hukum yang sah. Jika demikian halnya, maka fokus praperadilan justru akan bergeser menyerang legalitas tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik. Ruang sidang praperadilan berpotensi menjadi ajang pembukaan tabir kasus ini secara terang benderang, asalkan gugatan tersebut benar-benar terealisasi.
Di ujung lain cerita, ada sosok pelapor yang tak bisa dilewatkan: Ronald Loblobly. Pria ini, Ketua Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK), adalah orang yang mengirimkan laporan awal ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mabes Polri pada 12 Juni 2025. Laporan itu dikirim tepat ketika publik sedang dihebohkan oleh kasus bensin oplosan Pertamina yang menjerat Riza Khalid.
Ironisnya, saat itu Febrie justru mendapat pujian karena mampu menjerat sosok yang disebut sebagai "raja minyak" tersebut. Laporan Loblobly seolah tenggelam di bawah kepemimpinan Komandan Satuan Korps (Kakors) saat itu, Irjen Pol Cahyono Wibowo, yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengusut Febrie hingga pensiun pada Februari lalu.
Dinamika berubah drastis ketika tongkat estafet beralih ke Irjen Pol Totok Suharyanto. Di bawah komando baru ini, laporan Loblobly langsung ditindaklanjuti dan menciptakan gelegar yang kini kita saksikan. KOSMAK sendiri bukan sekadar LSM solo; ia adalah wadah konsolidasi empat organisasi, termasuk Koalisi Sipil Selamatkan Tambang, Indonesia Police Watch, Tim Demokrasi Perjuangan Indonesia, dan Peradi Pergerakan. Mereka bukan satu-satunya; laporan serupa juga telah dikirimkan ke KPK, baik oleh KOSMAK maupun oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang dipimpin Boyamin Saiman.
Latar belakang Ronald Loblobly sendiri layak diperhatikan. Di balik nama unik yang sering tertulis salah ejaan itu, tersimpan garis keturunan aktivis. Nama "Loblobly" merupakan marga dari Tanimbar, Maluku, yang bermakna "bendera berkibar di puncak tiang". Lahir di Jakarta dari ayah seorang pendeta dan aktivis Angkatan 66, serta ibu asal Sabu, Loblobly mewarisi darah perjuangan. Setelah aktif di kampus saat kuliah di Perbanas dan bekerja di kontraktor, ia kini fokus menjadi aktivis antikorupsi yang mengaku tak gentar menghadapi ancaman.
Loblobly menyatakan siap mengawal terus kasus ini, bahkan setelah mendengar rencana perlawanan dari Febrie. Bagi publik, duel antara mantan Jam Pidsus yang menggunakan senjata praperadilan dan koalisi masyarakat sipil yang ngotot pada laporannya ini, adalah ujian bagi integritas penegakan hukum. Apakah ini akan menjadi titik balik pemberantasan korupsi, atau sekadar manuver hukum biasa? Semuanya akan terungkap di meja hijau.
", "category_slug": "umum" }
