Ada satu jenis “permainan bingkai” yang sering muncul menjelang keputusan besar dalam perkara hukum. Bukan sekadar soal substansi, melainkan cara publik diarahkan untuk melihat siapa sedang menyerang siapa.
Dalam kasus pengunduran diri jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah, permainan bingkai itu terlihat jelas—setidaknya dari urutan peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat sebelum surat pengunduran diri diteken dan dikirimkan.
Peristiwa utama: dari konferensi pers hingga pengunduran diri
Beberapa jam sebelum mundur, Febrie masih melakukan konferensi pers yang bersifat dua arah: bertahan sekaligus melawan. Ia berusaha menyusun narasi bahwa penggerebekan kafe dan rumahnya oleh polisi bukan langkah yang berdiri sendiri, melainkan serangan balik atas pengungkapan korupsi di proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.
Febrie juga menekankan bahwa Kejagung tidak akan berhenti. Dalam narasi yang ia bangun, pengungkapan korupsi MBG akan berlanjut, bahkan calon tersangka disebut naik dari 41 menjadi 47. Dalam strategi yang sama, Febrie mengaitkan posisinya dengan “cantolan” yang lebih tinggi, yakni presiden, seolah untuk menunjukkan bahwa ia bekerja demi kelanjutan program utama Presiden Prabowo.
Soal temuan uang—yakni Rp60 miliar di kafe de’Clan dan Rp476 miliar di rumahnya di Sentul—Febrie memakai garis pertahanan yang serupa: uang itu bukan miliknya, kafe itu bukan pula miliknya, melainkan ada pihak lain yang memiliki.
Tidak lama setelah konferensi pers Jampidsus itu, Polri mengadakan kegiatan serupa. Kali ini, Polri menampilkan tumpukan uang yang jumlahnya besar, termasuk uang dolar, serta emas batangan sebanyak 74 kg. Angka tersebut disebut lebih tinggi dua kilogram dari emas yang ada di puncak tugu Monas Jakarta.
Setelah dua konferensi pers itu, suasana yang digambarkan menjadi makin tegang. Kontak-kontak tingkat tinggi disebut berlangsung dari Istana, Mabes TNI, Kemenhan, Kejagung, hingga Mabes Polri. Puncaknya, di tengah malam menjelang Sabtu dini hari, surat pengunduran diri Febrie Ardiansyah disebut ditandatangani dan kemudian dikirimkan kepada Jaksa Agung.
Latar belakang: benturan institusi yang coba diubah menjadi perkara personal
Dalam pembacaan peristiwa ini, yang menarik bukan hanya bahwa seorang pejabat tinggi penegak hukum mengundurkan diri. Yang lebih menonjol adalah perubahan cara perkara “dibingkai”.
Dengan pengunduran diri tersebut, kesan bahwa Polri berhadapan dengan Kejaksaan Agung berusaha dialihkan menjadi posisi yang lebih sempit: seolah Polri sedang menangani perkara pribadi seorang warga negara bernama Febrie Ardiansyah.
Apakah ada negosiasi di balik itu—sebutan “nego” muncul dalam narasi—masih perlu menunggu tembok-tembok bertelinga yang bersedia bicara. Dengan kata lain, publik belum memiliki konfirmasi atas bagian paling spekulatif dari proses di belakang layar.
Analisis penyebab: strategi narasi dan eskalasi yang tak bisa dibiarkan
Jika konferensi pers dipandang sebagai alat, maka ada dua tujuan yang tampak. Pertama, masing-masing pihak berusaha menunjukkan bahwa langkah mereka memiliki dasar dan tidak sedang “mundur”. Kedua, mereka berusaha menjaga agar publik menilai siapa yang sedang memulai.
Di pihak Febrie, penggerebekan oleh polisi dikaitkan dengan pengungkapan kasus MBG. Pola ini berusaha menggeser perhatian dari barang bukti ke motif dan waktu: seolah langkah polisi adalah respons atas langkah jaksa.
Di pihak Polri, penampilan jumlah uang dan emas batangan berfungsi sebagai penegasan bahwa proses hukum berjalan dengan bahan yang konkret. Dengan menyertakan rincian nominal dan jenis barang, Polri seolah menutup ruang bagi bantahan yang bersifat umum.
Namun, ketika eskalasi narasi bertemu dengan kebutuhan institusional untuk menjaga stabilitas, pengunduran diri menjadi jalan yang dapat memotong persepsi benturan antar lembaga. Ini bukan berarti konflik berhenti di akar persoalan—melainkan konflik persepsi yang berpotensi membesar di ruang publik.
Dampak: bukan cuma satu orang, tapi cara kerja penegakan hukum ikut dipertaruhkan
Kasus ini berpotensi menimbulkan dampak ganda.
Jangka pendek: publik melihat penegakan hukum berjalan dengan tensi tinggi, dan kepercayaan pada proses bisa ikut terguncang bila narasi saling meniadakan terlalu lama.
Jangka panjang: cara lembaga menata framing—apakah sebagai benturan institusi atau perkara personal—akan memengaruhi bagaimana kerja sama, koordinasi, dan batas kewenangan dipahami masyarakat.
Selain itu, ada konsekuensi yang lebih luas: bila pola saling menarik pimpinan puncak lembaga antikorupsi terus berulang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tapi kredibilitas sistem.
Perspektif para pihak: yang terlihat dan yang masih belum jelas
Dalam narasi yang disampaikan, Febrie terlihat berupaya menjaga kelanjutan pengungkapan MBG dan menolak klaim terkait uang yang ditemukan. Ia menegaskan bahwa uang dan lokasi yang terkait tidak berada dalam genggamannya—ada pihak lain yang memilikinya.
Sementara itu, Polri menampilkan barang bukti dalam bentuk uang dan emas batangan. Poin yang ditekankan adalah kuantitas dan jenis temuan, yang secara visual sulit dinafikan.
Namun, beberapa hal tidak sepenuhnya bisa dipastikan dari informasi yang tersedia di sumber ini. Misalnya, detail proses komunikasi antar institusi, apakah ada kesepakatan tertentu, dan bagaimana keputusan pengunduran diri secara internal diputuskan. Bagian tersebut masih menunggu konfirmasi dari pihak berwenang.
Penutup: pelajaran yang bisa dibaca publik
Kasus Febrie menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bergerak lewat dokumen dan persidangan. Ia juga bergerak lewat cara institusi berbicara, cara publik diberi informasi, dan cara narasi dibentuk sebelum keputusan final.
Ketika konferensi pers berubah menjadi panggung pembuktian versi masing-masing, ruang publik ikut menjadi “ruang sidang kedua”—tempat orang menilai siapa yang lebih dulu benar. Di titik itulah, pengunduran diri bisa terbaca sebagai upaya meredakan benturan persepsi, sekaligus mengalihkan fokus ke proses hukum yang akan datang.
Yang belum diketahui, tentu saja, adalah seberapa jauh akar persoalan akan terurai secara terbuka. Dan seberapa sering konflik serupa bisa dicegah sebelum menjadi kisah yang berulang.
