Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lepas dari sorotan publik, terutama mengenai cita rasa sajian yang disajikan. Sejumlah keluhan beredar, termasuk cerita seorang ibu whose anak menolak untuk menyantap makanan tersebut. Namun, pertanyaan mendasarnya bukanlah apakah ada makanan yang tidak enak, melainkan apakah ketidakenakan ini menjadi indikator kegagalan total program? Menilai sebuah kebijakan masif hanya dari satu atau dua keluhan rasa tentu merupakan pendekatan yang simplistik.
\n
Dilema Selera, Gizi, dan Kesehatan
Dalam konteks kuliner, kita sering kali menjadikan pengalaman di restoran sebagai tolok ukur. Ada prinsip empiris yang kerap dipakai: ketika satu menu di restoran tertentu gagal memuaskan lidah, besar kemungkinan menu lainnya pun akan bernasib serupa. Sebaliknya, jika satu sajian istimewa, kualitas dapur tersebut dipastikan terjaga. Namun, kita juga harus menyadara bahwa "enak" adalah subjektivitas yang relatif. Lebih jauh lagi, makanan yang terasa enak di lidah belum tentu bergizi, dan dalam kasus tertentu, justru membahayakan kesehatan.
Banyak contoh di mana hidangan yang sangat lezat pada gigitan pertama justru berujung penyesalan. Rasa tak nyaman pada tenggorokan atau lidah setelah setengah jam menyantapnya sering kali mengindikasikan penggunaan bahan tambahan yang berlebihan, seperti vetsin atau MSG. Oleh karena itu, mendebat soal enak atau tidaknya makanan MBG saat ini mungkin belum menjadi prioritas utama, mengingat masih banyak tata kelola internal Badan Gizi Nasional (BGN) yang lebih urgen untuk diselesaikan.
Membedah Mitos "Semua Dapur MBG Buruk"
Sikap generalisasi adalah musuh utama dalam evaluasi program ini. Fakta bahwa ada makanan MBG yang tidak enak di satu lokasi tidak boleh serta-merta disematkan pada seluruh unit penyedia layanan. Kita perlu melihat rasio data secara obyektif: apakah proporsinya 90:10, 70:30, atau justru sebaliknya? Penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua investor pelaksana program ini berhati "busuk".
Berdasarkan estimasi dari diskusi dengan para pelaku usaha, pihak yang berniat jahat atau melakukan praktik curang diperkirakan hanya sekitar 10 persen. Angka ini sebenarnya tidak dominan, namun dalam ekosistem layanan publik, pepatah "nila setitik rusak susu sebelanga" sangatlah relevan. Kasus keracunan atau kualitas buruk meskipun hanya satu kasus, tidak bisa diukur dengan persentase biasa karena dampaknya terhadap kepercayaan publik bersifat absolut.
Kronologi Rasa Hambar: Korupsi di Akar Masalah
Jika kita telusuri lebih jauh, complain mengenai rasa hambar atau tidak enak sering kali bukan berasal dari ketidakmampuan juru masak, melainkan dari pengurangan komponen bumbu. Bumbu adalah bagian terpenting dalam masakan yang juga memiliki harga paling mahal dibandingkan bahan pokok lainnya. Pengurangan bumbu adalah jalan pintas untuk menekan biaya produksi.
Pertanyaannya, mengapa biaya harus ditekan padahal anggaran dinilai cukup? Inilah titik temu penyebabnya. Di balik anggaran yang seharusnya memadai, terdapat praktik deviasi yang merugikan. Bukan hanya soal efisiensi, tetapi adanya indikasi permintaan "uang tambahan" atau komisi dari oknum kepala dapur kepada pemilik dapur MBG. Nilanya bervariasi, mulai dari Rp5 juta per bulan hingga permintaan barang mewah seperti sepeda motor. Jika hal ini terjadi, maka kualitas makanan adalah korban pertama dari serakahnya biaya operasional yang dibengkakkan untuk kepentingan pribadi.
Tantangan Meritokrasi dan Akuntabilitas
Untuk membenahi ini, pendekatan yang ditawarkan adalah dengan memetakan keluhan secara spesifik per dapur produksi. Jangan menjatuhkan sanksi secara membabi buta. Lakukan survei terukur kepada siswa penerima manfaat dari dapur yang bermasalah tersebut. Hasil survei ini kemudian menjadi dasar evaluasi bagi kepala dapur.
Namun, langkah ini terbentur pada budaya non-meritokrasi yang masih mengakar. Seringkali, hubungan khusus antara kepala dapur dan juru masak membuat proses evaluasi atau penggantian koki menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, laporan survei harus diserahkan ke atasan kepala dapur untuk dipertanggungjawabkan. Jika dalam satu area terdapat banyak keluhan, evaluasi tidak hanya cukup pada level juru masak, tetapi kepala dapurnya pun harus diganti.
Korupsi dalam program ini nyatanya tidak hanya terjadi di level pimpinan pusat, tetapi telah merambah ke akar-akar sistem. Jika kerusakan pada level akar ini dibiarkan meluas, nilai kerugian negara yang timbul bisa setara dengan bobot 74 kilogram emas. Ini adalah peringatan keras bahwa integritas sistem harus dijaga hingga ke ujung garpu siswa.
