Kabar mengejutkan datang dari Gedung Bank Indonesia. Perry Warjiyo, sosok yang dipercaya memegang tampuk kepemimpinan bank sentral, tiba-tiba memutuskan untuk mundur. Ia tidak sedang sakit, dan kepergiannya bukan semata-mata karena merasa malu dengan kondisi mata uang Garuda yang sedang terpuruk. Padahal, menjaga stabilitas nilai tukar adalah salah satu misi fundamental lembaga yang ia pimpin, beriringan dengan tugas menahan laju inflasi.
Keputusan ini memicu berbagai dugaan yang bermunculan secepat pertumbuhan jamur di musim hujan. Spekulasi yang paling santer berkaitan dengan adanya tekanan dari eksekutif. Konteksnya cukup jelas: sejak Januari 2025, nilai tukar rupiah terus meluncur tajam, bahkan sempat menyentuh level Rp16.255 per dolar AS. Bagi Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja menjabat tiga bulan saat itu, kondisi ini jelas menjadi pukulan bagi citra ekonomi pemerintahannya.
Dilema Konstitusional dan Jalan Keluar
Secara hukum, Presiden tidak memiliki kewenangan absolut untuk memecat Gubernur BI. Sejak reformasi tahun 1999, undang-undang menjamin independensi Bank Indonesia untuk mencegah terulangnya krisis moneter dahsyat yang memaksa Presiden Soeharto turun takhta pada 1998 lalu. Sejak saat itu, campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter dibatasi secara ketat.
Namun, tekanan politik nyata tidak bisa diabaikan. Dengan masa jabatan Perry yang tersisa sekitar dua tahun dan kondisi rupiah yang terus memburuk hingga mendekati akhir tahun kedua pemerintahan Prabowo, situasi ini menjadi rapor merah yang harus dikelola. Satu-satunya jalan keluar yang tampaknya bisa ditempuh adalah melalui pengunduran diri.
Pola ini seolah meniru skenario yang terjadi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketika bursa saham jatuh beberapa waktu lalu, Ketua OJK Mahendra Siregar dan Deputinya, Inarno Djajadi, mengajukan mundur per 30 Januari 2026. Posisi Mahendra kemudian digantikan oleh Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki. Di BI, Perry adalah figur utama yang mundur, dan kepemimpinan sementara diambil alih oleh Destry Damayanti, seorang ekonom berpendidikan doktor dari Cornell University.
Warisan dan Evaluasi Kepemimpinan
Tidak bisa dipungkiri, Perry meninggalkan warisan signifikan. Sistem QRIS, yang membuat Indonesia maju pesat dalam transisi ke uang digital, lahir di masanya. Ia juga dikenal figur yang humanis di kalangan internal—bersedia menyanyi dan bercanda. Rekam jejaknya cukup kuat, terbukti ia menjadi orang pertama yang dipilih kembali untuk periode kedua sebagai Gubernur BI.
Namun, dari sudut pandang eksternal, terutama dalam koordinasi kebijakan makro, kepemimpinannya dinilai kurang menonjol. Menjaga kurs dan inflasi membutuhkan sinergi dengan berbagai lembaga, dan di sini Perry terlihat kurang agresif jika dibandingkan dengan sosok Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Akibatnya, Perry rentan disalahkan atas melemahnya rupiah atau bahkan dijadikan "kambing hitam" yang harus dikorbankan untuk menenangkan situasi politik.
Pasar keuangan sangat sensitif terhadap isu ini. Kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada independensi bank sentral membuat kepercayaan investor terkikis. Akibatnya, rupiah kembali anjlok dan menembus angka psikologis Rp 18.000 per dolar.
Pelajaran dari Dunia dan Sejarah Kita
Tantangan menahan tekanan politik bukan hanya monopoli Indonesia. Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump pernah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Federal Reserve agar menurunkan suku bunga. Namun, The Fed memiliki integritas institusi yang teguh; mereka tidak takut pada siapa pun, termasuk Presiden.
Standar tertinggi independensi justru dimiliki oleh Jerman melalui Deutsche Bundesbank. Sistem di sana dirancang sedemikian rupa—masa jabatan pimpinan yang tidak sinkron dengan pemerintahan dan budaya yang menolak campur tangan—sehingga rakyat Jerman akan murka jika ada selentingan pemerintah ikut campur. Budaya ini yang kemudian diadopsi oleh Bank Sentral Eropa.
Indonesia pernah merasakan manfaat sikap serupa. Almarhum Prof. B.J. Habibie, yang mendalami sistem di Jerman, memahami pentingnya independensi ini. Meski era Soeharto melembagakan BI sebagai bagian pemerintah, Habibie segera menyatakan sikap tidak ikut campur saat menjadi presiden. Konon, sikap ini menjadi kunci kekuatan luar biasa rupiah yang melonjak dari Rp 16.000 ke Rp 8.000 hanya dalam setahun.
Aroma Politik dalam Struktur Birokrasi
Masalah utama independensi BI di Indonesia mungkin terletak pada struktur rekruitmen. Gubernur BI dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan pemerintah. Mekanisme ini berpotensi menimbulkan utang budi politik. BI pun sering kali berada dalam posisi sulit ketika harus memenuhi tuntutan alokasi rupiah kepada para politisi yang berperan dalam proses pemilihannya.
Dinamika inilah yang membuat wewenang BI sulit sepenuhnya independen. Mungkin, bagi Perry, memilih mundur adalah jalan terbaik untuk menjaga kehormatan diri daripada harus terus berada dalam pusaran politik yang mengikat. (DS)
