Spekulasi mengenai siapa yang akan memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lima tahun ke depan mulai menemukan titik terang. Menjelang pembukaan pendaftaran calon ketua umum tanfidziyah pada Muktamar NU di Jombang, 27-31 Agustus mendatang, peluang Menteri Agama Prof Dr Nasaruddin Umar praktis tertutup. Sangat kecil kemungkinan beliau mengorbankan jabatan kabinetnya untuk bertarung di arena konvensi kiai tersebut. Peta kekuatan kini mengerucut pada tiga nama utama yang memiliki garis keturunan atau darah biru kental dari keluarga besar NU.

Tiga Tokoh Utama dan Poros Tengah

Perhatian publik awalnya tertuju pada duel dua kandidat yang paling santer disebut, yaitu Ketua PBNU petahana KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dan pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Di tengah ketegangan antara kedua kubu ini, muncul sosok ketiga yang memposisikan diri sebagai poros tengah, yakni KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dari Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati. Meski sempat muncul nama lain seperti KH Zulfa Mustofa yang didorong sejumlah pihak termasuk Menteri Agraria Nusron Wahid, serta KH Yusuf Chudlori yang diusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kedua nama tersebut perlahan surut popularitasnya.

Wajah Inklusif Kepemimpinan Baru

Menariknya, ketiga kandidat utama ini memiliki kesamaan dalam latar belakang dan visi. Gus Kikin yang juga menjabat Ketua PWNU Jawa Timur dikenal sebagai figur yang sangat inklusif. Beliau adalah seorang pengusaha migas yang mapan di Jakarta sebelum akhirnya pulang ke Tebuireng menggantikan posisi almarhum adik Gus Dur, Salahuddin Wahid, sebagai pengasuh pesantren. Sementara itu, Gus Yahya kerap mendapat kritik pedas karena pandangannya yang dianggap terlalu terbuka, bahkan sempat dituding sebagai antek Yahudi oleh kelompok tertentu. Ia gigih memperjuangkan agar NU tak hanya kaya secara spiritual, tetapi juga memiliki kedaulatan ekonomi di dunia, salah satunya melalui pengelolaan tambang batu bara.

Gus Rozin hadir dengan narasi netralitas. Ia maju bukan karena ambisi politik semata, melainkan terpanggil untuk memimpin NU yang berada di tengah ketegangan hubungan antara Rais Aam Syuriah dan Ketua Umum Tanfidziyah. Latar belakang pendidikannya yang sangat beragam, mulai dari mondok di Kediri, kuliah filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, hingga meraih gelar dari Monash University Australia dan UIN Walisongo, memperkuat citranya sebagai kiai moderat. Ketiganya merepresentasikan wajah baru kepemimpinan NU yang progresif dan terbuka.

Dinamika Kertas Suara di Balik Layar

Jika pemilihan ketua umum tanfidziyah berlangsung terbuka di lantai muktamar, suasana di balik layar pemilihan Rais Aam Dewan Syuriah justru lebih kompleks. Jabatan ini secara hierarki berkedudukan lebih tinggi, namun proses pemilihannya dilakukan secara tertutup oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yaitu majelis kiai se-Indonesia. Masing-masing dewan syuriah di tingkat cabang dan wilayah mengajukan sembilan nama, dan suara terbanyak akan menentukan siapa Rais Aam baru. Tiga nama besar yang berpotensi menduduki posisi ini adalah incumbent KH Miftakhul Akhyar, mantan Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siroj, dan mantan Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.

Sistem pemilihan tertutup ini secara teori dirancang untuk mencegah praktik politik uang. Namun, realitas di lapangan sering kali menyimpang. Informasi yang beredar menyebutkan ada upaya sistematis untuk mengkondisikan pilihan para kiai syuriah di daerah. Blangko pencalonan yang sudah terisi nama calon tertentu beredar dibagikan, bahkan hingga menyediakan jasa pembuatan stempel instan bagi pesantren yang kehilangan stempelnya. Praktisnya, amplop-amplop berisi sejumlah uang diduga menjadi bagian dari strategi untuk mengamankan suara demi kemenangan kandidat tertentu.

Situasi ini memperlihatkan betapa rumitnya dinamika internal organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Waktu tinggal hitungan hari sebelum pendaftaran resmi dibuka pada 29 Agustus nanti. Para broker politik dan tim sukses kian intensif bergerak menambatkan dukungan. Apapun hasilnya nanti, proses ini menegaskan bahwa politik di NU adalah seni berkelanjutan yang jauh lebih rumit dibandingkan organisasi lain, di mana pertarungan nilai dan pengaruh seringkali berbaur dengan realitas pragmatis.